Bulan, yang dulu dipandang sebagai objek langit yang jauh dan misterius, kini menjadi pusat persaingan sengit di antara kekuatan global.

Kemajuan teknologi dan peningkatan minat terhadap eksplorasi luar angkasa menjadikan Bulan sebagai fokus strategis bagi negara-negara yang ingin mengamankan pengaruh, sumber daya, dan potensi dominasi di luar angkasa.

Namun, meskipun tidak ada negara yang secara resmi "menguasai" Bulan, persaingan ini membawa sejumlah pertanyaan mendalam mengenai kedaulatan, hak-hak sumber daya, dan tata kelola luar angkasa di masa depan.

Pada tahun 1967, lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, menandatangani Traktat Laut Luar Angkasa yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim kepemilikan atas Bulan atau benda langit lainnya. Traktat ini menekankan prinsip bahwa luar angkasa adalah "warisan semua umat manusia," yang dimaksudkan untuk digunakan secara damai dan bebas dari klaim kepemilikan. Lebih lanjut, Perjanjian Bulan yang disahkan pada 1979 menegaskan bahwa sumber daya Bulan adalah "warisan bersama umat manusia." Namun, perjanjian ini tidak mendapatkan penerimaan luas, karena negara-negara besar dalam eksplorasi luar angkasa, seperti AS dan Tiongkok, memilih untuk tidak menandatanganinya.

Meskipun demikian, persaingan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Bulan semakin intensif. Ketika negara-negara dan perusahaan swasta bersiap untuk melakukan kegiatan di Bulan, prinsip-prinsip yang tercantum dalam traktat-traktat lama mulai menghadapi tantangan. Munculnya perusahaan swasta yang tertarik pada potensi pertambangan Bulan semakin memperparah perdebatan tentang revisi hukum luar angkasa, terutama terkait dengan hak-hak ekstraksi sumber daya alam. Ketidakhadiran kerangka hukum internasional yang jelas untuk pengelolaan sumber daya Bulan meningkatkan risiko konflik antara negara-negara yang bersaing.

AS, Tiongkok, dan Uni Eropa, masing-masing telah meluncurkan rencana ambisius untuk eksplorasi Bulan. Salah satu program paling terkenal adalah Artemis, yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 2020 dengan tujuan mengembalikan manusia ke Bulan pada pertengahan dekade ini. Program ini berencana untuk mendirikan kehadiran manusia yang berkelanjutan di Bulan dan menjadi langkah pertama menuju misi ke Mars di masa depan. Sebagai bagian dari Artemis, Perjanjian Artemis telah dikembangkan dengan prinsip-prinsip eksplorasi Bulan yang mengundang kerjasama internasional. Namun, beberapa negara melihat perjanjian ini sebagai langkah AS untuk mendominasi kebijakan eksplorasi Bulan demi kepentingannya sendiri.

Potensi sumber daya Bulan, seperti helium-3 dan es air, menjadi faktor pendorong dalam perlombaan ini. Para ilmuwan meyakini bahwa regolit Bulan (material permukaan) mengandung helium-3, isotop langka yang dapat menjadi bahan bakar untuk fusi nuklir di masa depan. Selain itu, pole selatan Bulan diperkirakan kaya akan es air yang dapat diubah menjadi bahan bakar untuk misi luar angkasa lebih jauh. Hal ini membuka peluang bagi Bulan untuk berfungsi sebagai stasiun pengisian bahan bakar di luar angkasa, yang berpotensi merubah dinamika eksplorasi luar angkasa.

Perlombaan untuk menguasai sumber daya Bulan menambah dimensi ekonomi dalam kompetisi ini, di mana negara-negara berusaha mendapatkan keuntungan strategis dari pengelolaan sumber daya luar angkasa. Dalam konteks ini, tata kelola luar angkasa yang jelas dan adil menjadi sangat penting. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana sumber daya Bulan harus dibagi, bagaimana negara-negara dapat mendirikan pangkalan di Bulan tanpa melanggar perjanjian internasional, dan bagaimana entitas swasta harus beroperasi secara legal di luar angkasa.

Untuk mencegah potensi konflik, mungkin diperlukan perjanjian multilateral baru yang akan menyesuaikan kerangka hukum yang ada dengan realitas modern luar angkasa. Seiring dengan semakin banyaknya negara dan perusahaan yang berencana untuk mengeksplorasi Bulan, perlu adanya kerjasama internasional yang lebih kuat agar Bulan tetap menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia, bukan hanya oleh negara atau entitas yang paling kuat.

Dalam era luar angkasa yang baru ini, Bulan menjadi simbol dari peluang besar sekaligus tanggung jawab besar. Persaingan yang ada memang dapat mendorong inovasi dan terobosan teknologi. Namun, untuk memastikan bahwa eksplorasi luar angkasa tetap sejalan dengan prinsip perdamaian dan keadilan, tata kelola yang kooperatif dan transparan sangat dibutuhkan.